Berita Ekonomi – Kementerian PUPR Dapat Anggaran Rp 98,21 Triliun untuk tahun 2023. Hal in di ungkapkan langsung oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sesuai dengan surat bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas serta Menteri Keuangan tanggal 18 April.
Anggaran yang di dapatkan PUPR lebih rendah jika di bandingkan dengan usulan pagu indikatif tahun anggaran 2023. Sebelumnya sempat beredar kabar jika PUPR memerlukan anggaran sebesar Rp 159,62 triliun.
“Di tetapkan pagu indikatif Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 98,21 triliun,” kata Basuki Hadimuljono dalam raker komisi V DPR.
Dalam paparannya Basuki menyebut untuk Direktorat Bina Marga sebesar Rp 35,89 triliun dengan rincian infrastruktur jalan Rp 22,4 triliun, jembatan Rp 4,7 triliun, peningkatan aksesibilitas underpass terowongan Rp 460 miliar, peningkatan 15 km jalan bebas hambatan Rp 2,5 triliun dan preservasi rutin dan revitalisasi jalan hingga jembatan Rp 7,7 triliun.
Bina Marga akan menggunakan alokasi anggaran untuk jalan tol Serang Panimbang dan Jalan Tol Semarang-Demak. Selanjutnya program prioritas lain seperti pembangunan jalan sepanjang 303,6 km dan pembangunan duplikasi jembatan sepanjang 6,5 km.
Untuk Direktorat Cipta Karya Rp 14,25 triliun dengan rincian untuk air minum Rp 3,5 triliun, sanitasi Rp 3,2 triliun, penataan kawasan permukiman Rp 1,28 triliun, bangunan gedung Rp 1,6 triliun, sarana pendidikan Rp 3,06 triliun, sarana olahraga dan pasar Rp 330 miliar.
Direktorat Perumahan Rp 5,94 triliun terdiri dari pembangunan rusun Rp 1,9 triliun, rumah khusus Rp 400 miliar, rumah swadaya Rp 2,72 triliun, rumah umum dan komersial Rp 400 miliar serta dukungan manajemen Rp 520 miliar.
Selanjutnya untuk Direktorat Sumber Daya Air mendapatkan alokasi Rp 35,89 triliun digunakan untuk pembangunan 23 bendungan, pembangunan irigasi seluas 6.900 hektare, pembangunan pengendali banjir 41 km dan pembangunan prasarana air baku berkapasitas 2,5 m3 per detik.
Kemudian untuk Bina Konstruksi sebesar Rp 530 miliar dan keperluan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan badan lain adalah Rp 1,33 triliun.
“Seluruh pekerjaan bisa diselesaikan pada 2024, ini jadi pegangan kami dalam menyusun program 2023 dan 2024,” tukasnya.
Sumber : finance.detik.com