Berita Ekomomi – Pemerintah kabarnya akan memindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) ASN TNI Polri Akan di Pindahkan ke Ibu Kota Baru (IKN) Nusantara. Hal ini di konfirmasikan oleh Wakil Kepala Otoritas Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Dhony Rahajoe.
Menurut Dhody, saat ini Jakarta yang sudah ada 190 ribu ASN TNI Polri akan di pindahakan secara keseluruhan.
“Saat ini kita sedang hitung, di Jakarta itu ada 190 ribu ASN TNI Polri yang akan di pindahkan secara keseluruhan,” katanya dalam dalam acara PropertyGuru CEO & Leaders Forum 2022 di The Langham Ballroom, Kamis (9/6/2022).
Kepala Otoritas Ibu Kota menambahkan pihaknya sedang melakukan perhitungan sesuai dengan kemampuan daya dukung lingkungan. Kabarnya akan ada 15 ribu – 60 ribu ASN yang akan di pindahkan secara bertahap.
Dhony melanjutkan, ASN yang pindah tidak perlu membeli rumah atau tanah di IKN. Sebagai pelopor awal, pemerintah akan memberikan menyediakan tersebut. Adapun rumah yang disiapkan adalah rumah tipe 1. Rumah tersebut tidak boleh diperjual belikan oleh ASN yang menempatinya.
Dhony menambahkan, pihaknya sangat terbuka dengan investor yang ingin bekerja sama. Menurutnya, investor akan di permudah sebab tidak perlu memikirkan biaya pembebasan lahan. Masalah pembebasan lahan dan perizinan akan diatur pemerintah.
Vice Chairman of Real Estate Indonesia (REI) Harie Ganie menyatakan ada 56.000 rumah ASN TNI Polri yang disiapkan. Lokasinya berada di sekitar kawasan pusat pemerintah di IKN Nusantara
“Sudah pasti di situ ada pembangunan istana, kantor pusat pemerintahan, ada pembangunan 56 ribu rumah ASN TNI Polri,” ungkapnya.
Dhony menekankan saat ini ia ingin fokus menyiapkan infrastruktur agar bisa segera pindah. Ia menyebut ingin “menggelar karpet merah” bagi ASN yang menjadi pionir.
Selain itu ia mengharapkan adanya peran dari penduduk lokal. Dhony mengatakan penduduk jangan hanya jadi penonton, namun ikut berpartisipasi dan terlibat.
ASN TNI Polri Akan di Pindahkan ke Ibu Kota Baru
Berikut tahap pemindahan ASN dan TNI/Polri ke IKN:
Tahap 1 (2022-2024):
- Pemindahan 60 ribu ASN
- Sudah termasuk 5.761 TNI/Polri
Tahap 2 (2024-2029):
- Pemindahan 45.739 ASN
- pemindahan 37.349 TNI/Polri
Tahap 3 (2030-2034):
- Pemindahan ASN selesai
- Pemindahan 23.841 TNI/Polri
Tahap 4 (2035-2039):
- Pemindahan 22.785 TNI/Polri
Tahap 5 (2040-2045):
- Pemindahan 14.051 TNI/Polri
Berdasarkan catatan detik.com, pemerintah membagi pemindahan PNS menjadi 3 prioritas, yaitu sebagai berikut:
Prioritas Pertama
Prioritas pemindahan PNS yang dipindah ke IKN yang pertama adalah lembaga negara, sekretariat lembaga negara, alat negara, sekretariat lembaga negara, sekretariat negara, dan sekretariat kabinet.
- Presiden dan Wakil Presiden
- Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
- Mahkamah Agung (MA)
- Mahkamah Konstitusi (MK)
- Komisi Yudisial (KY)
- Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)
- Badan Intelijen Negara (BIN)
- Kejaksaan Agung
Prioritas Kedua
Prioritas kedua adalah kementerian yang tata nama (nomenklatur) disebut dalam UUD, ruang lingkup/urusannya disebut dalam UUD, dan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi.
Prioritas Ketiga
PNS prioritas ketiga yang dipindah ke IKN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan Lembaga Non Struktural (LNS).